Daily Archives: August 6, 2008

La Tinro di Juppandang, Muslimin di Kantolangi

Calon Bupati Enrekang, Umar Leha, yang berpasangan dengan Amin Palmansyah (Hulapa) tidak mendapat kartu pemilih, sehingga tidak dapat mencoblos di Pilkada Enrekang, Senin (4/8) hari lalu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Enrekang menilai Umar masih berstatus perwira polisi Polda Sulsel, sehingga tidak diberi kartu pemilih. Umar sebenarnya terdaftar sebagai pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Kalosi.
Juru bicara Tim Hulapa, Arsoni, kemarin, mengatakan, demi menjaga netralitasnya, Umar tidak akan mencoblos. Tapi, ia tetap ke TPS untuk mengantar istri dan keluarganya menyalurkan hak pilihnya.
Hulapa diusung oleh gabungan koalisi PDIP, PPNUI, dan PBB otimistis memenangkan persaingan dengan dua rivalnya. Pasangan ini akan mengandalkan saksi-saksinya di tiap TPS untuk melaporkan hasil penghitungan suara secepatnya.

Advertisements

La Tinro di Juppandang, Muslimin di Kantolangi

Calon Bupati Enrekang, Umar Leha, yang berpasangan dengan Amin Palmansyah (Hulapa) tidak mendapat kartu pemilih, sehingga tidak dapat mencoblos di Pilkada Enrekang, Senin (4/8) hari lalu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Enrekang menilai Umar masih berstatus perwira polisi Polda Sulsel, sehingga tidak diberi kartu pemilih. Umar sebenarnya terdaftar sebagai pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Kalosi.
Juru bicara Tim Hulapa, Arsoni, kemarin, mengatakan, demi menjaga netralitasnya, Umar tidak akan mencoblos. Tapi, ia tetap ke TPS untuk mengantar istri dan keluarganya menyalurkan hak pilihnya.
Hulapa diusung oleh gabungan koalisi PDIP, PPNUI, dan PBB otimistis memenangkan persaingan dengan dua rivalnya. Pasangan ini akan mengandalkan saksi-saksinya di tiap TPS untuk melaporkan hasil penghitungan suara secepatnya.


Rangking di Sekolah, Langsung Masuk Umpar

Siswa sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat yang memiliki prestasi akdemik sebagai rangking pertama hingga tiga di sekolah asalnya, bisa langsung masuk Universitas Muhammadiyah Parepare (Umpar), tanpa perlu mengikuti seleksei seperti halnya calon mahasiswa baru (maba) lainnya.

Pengelola Umpar kepada Tribun, Senin (4/8) kemarin, menjelaskan, siswa berprestasi ini cukup melampirkan foto kopi rapor yang disahkan oleh kepala sekolah.
Sedangkan calon mahasiswa dari sekolah Muhammadiyah akan mendapat fasilitas dari Umpar, berupa potongan biaya SPP pada semester pertama. Caranya, mereka cukup melapor ke biro keuangan perguruan tinggi itu.
Ketua LIPKA yang membidangi penerimaan maba, Nurul Amin, kemarin, mengatakan, pengumuman hasil ujian maba gelombang pertama dijadwalkan 7 Agustus.
Sedangkan ujian seleksi masuk gelombang kedua dijdwalkan 21 Agustus. Sedangkan pengumuman hasilnya, keesokan harinya. Pendaftaran berakhir 20 Agustus.
Sebanyak 724 orang calon maba mengikuti seleksi masuk gelombang pertama, kemarin. Pada tahun ajaran 2008-2009, Umpar menyiapkan 1.500 kursi maba.


Rangking di Sekolah, Langsung Masuk Umpar

Siswa sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat yang memiliki prestasi akdemik sebagai rangking pertama hingga tiga di sekolah asalnya, bisa langsung masuk Universitas Muhammadiyah Parepare (Umpar), tanpa perlu mengikuti seleksei seperti halnya calon mahasiswa baru (maba) lainnya.

Pengelola Umpar kepada Tribun, Senin (4/8) kemarin, menjelaskan, siswa berprestasi ini cukup melampirkan foto kopi rapor yang disahkan oleh kepala sekolah.
Sedangkan calon mahasiswa dari sekolah Muhammadiyah akan mendapat fasilitas dari Umpar, berupa potongan biaya SPP pada semester pertama. Caranya, mereka cukup melapor ke biro keuangan perguruan tinggi itu.
Ketua LIPKA yang membidangi penerimaan maba, Nurul Amin, kemarin, mengatakan, pengumuman hasil ujian maba gelombang pertama dijadwalkan 7 Agustus.
Sedangkan ujian seleksi masuk gelombang kedua dijdwalkan 21 Agustus. Sedangkan pengumuman hasilnya, keesokan harinya. Pendaftaran berakhir 20 Agustus.
Sebanyak 724 orang calon maba mengikuti seleksi masuk gelombang pertama, kemarin. Pada tahun ajaran 2008-2009, Umpar menyiapkan 1.500 kursi maba.


Hari Ini Ratusan Warga Protes Biaya Prona

Ratusan warga dari Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, bersama Aliansi Komunitas Rakyat Miskin (Akram) Parepare berencana menggelar unjuk rasa di kantor wali kota setempat, Rabu (6/8) hari ini.

Rencana demo itu ditegaskan aktivis Akram, Dandi, ketika menyampaikan rilisnya kepada Tribun, kemarin. Rencana demo ini terkait dengan pengelolaan program nasional (prona) sertifikat gratis di kelurahan itu.
“Kami dan sekitar 100 warga akan menggelar aksi damai, karena warga yang mengurus sertifikat gratis dikenakan biaya bervariasi di kelurahan,” jelasnya.
Mereka berharap dapat menyampaikan aspirasinya kepada penjabat Wali Kota Parepare, A Sulham Hasan, sekitar pukul 10.30 wita.
Sebelumnya, terkait prona, dua warga Lompoe mengeluh ke anggota DPRD Parepare, Abd Rahman Saleh, karena merasa dipersulit saat mengurus prona.
Dalam kaitan ini, Rahman Saleh menyarankan agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Parepare dan kelurahan berembuk untuk menyeragamkan biaya.
“Kalau ada biaya standar dalam pelaksanaan prona dan diberlakukan di semua kelurahan, tentu tidak ada lagi oknum yang menetapkan tarif yang membebani warga kurang mampu,” katanya.


Hari Ini Ratusan Warga Protes Biaya Prona

Ratusan warga dari Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, bersama Aliansi Komunitas Rakyat Miskin (Akram) Parepare berencana menggelar unjuk rasa di kantor wali kota setempat, Rabu (6/8) hari ini.

Rencana demo itu ditegaskan aktivis Akram, Dandi, ketika menyampaikan rilisnya kepada Tribun, kemarin. Rencana demo ini terkait dengan pengelolaan program nasional (prona) sertifikat gratis di kelurahan itu.
“Kami dan sekitar 100 warga akan menggelar aksi damai, karena warga yang mengurus sertifikat gratis dikenakan biaya bervariasi di kelurahan,” jelasnya.
Mereka berharap dapat menyampaikan aspirasinya kepada penjabat Wali Kota Parepare, A Sulham Hasan, sekitar pukul 10.30 wita.
Sebelumnya, terkait prona, dua warga Lompoe mengeluh ke anggota DPRD Parepare, Abd Rahman Saleh, karena merasa dipersulit saat mengurus prona.
Dalam kaitan ini, Rahman Saleh menyarankan agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Parepare dan kelurahan berembuk untuk menyeragamkan biaya.
“Kalau ada biaya standar dalam pelaksanaan prona dan diberlakukan di semua kelurahan, tentu tidak ada lagi oknum yang menetapkan tarif yang membebani warga kurang mampu,” katanya.


Dua Figur Mencuat Dampingi Kadir Pais

Dua nama tokoh di Pinrang, Kepala Dinas Pertanian Pinrang Amir Mangopo dan Manajer Community Relations PT INCO Sawedi Muhammad, disebut-sebut akan menjadi calon wakil bupati (wabup) mendampingi Kadir Pais di Pilkada Pinrang 2008, akhir Oktober mendatang.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pinrang dan KPU Sulsel sepakat menggugurkan Nurdin Didu (Aku Rindu) yang berpaket dengan Kadir, karena faktor kesehatan. KPU mengacu pada rekomendasi IDI Sulsel.
KPU memberi kesempatan seminggu kepada parpol pengusung untuk mencari pengganti Nurdin. Parpol pengusung dimaksud adalah PBR, PKS, Demokrat, PSI, PKPB, dan Pelopor.
Sawedi yang dikonfirmasi, kemarin, menyatakan merespon positif dan berterima kasih atas ajakan masyarakat Pinrang untuk menjadi pendamping Kadir.
Ia berjanji akan mempelajari secara detil ajakan itu. Namun, ia merasa belum saatnya, karena masih ingin menimba banyak ilmu sebagai pekerja profesional di PT INCO untuk bekal membangun Pinrang kelak.

KPU Pusat

Sementara itu, tim pemenangan Aku Rindu berencana berkonsultasi dengan KPU Pusat di Jakarta, Rabu (6/8) hari ini.
Direktur tim pemenangan Aku Rindu, Yusuf Timbangi, kemarin,

menegaskan, timnya tidak menerima keputusan KPU Pinrang
yang menggugurkan Nurdin.
“Kami sudah menyurat ke KPU Pusat. Jawabannya kita tunggu paling lambat besok (hari ini). Jika belum ada jawaban, tim akan
berangkat ke Jakarta meminta KPU Pusat meninjau kembali
keputusan KPU Pinrang,” kta Yusti, panggilan akrab Yusuf.
Menurutnya, KPU Pinrang tidak punya landasan hukum menggurukan Nurdin. Sebab, dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008, tidak disebutkan adanya persyaratan sehat atau tidaknya calon.
“Di situ hanya disebutkan, setiap calon harus menyerahkan surat
hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter, dalam hal ini tim dokter IDI yang ditunjuk oleh KPU,” jelasnya.
Mengenai calon pengganti, Yusti mengemukakan, belum ada pertimbangan ke arah itu. Aku Rindu lebih fokus melakukan upaya memperjuangkan Nurdin.
“Mengenai pengganti Nurdin, itu kewenangan parpol pengusung. Wacana yang saya dengar di parpol pengusung, sudah ada dua
calon untuk mengganti,” katanya.
Ia menyebut kedua figur itu adalah Amir Mangopo dan Sawedi Muhammad.