Daily Archives: August 25, 2008

Sidrap Punya Dua Pasar Modern

Pasar Tanru Tedong dan Rappang Diresmikan 25 Agustus

Dua dari tiga pasar modern hasil renovasi di Kabupaten Sidrap, Pasar Tanru Tedong dan Rappang, akan diresmikan pengoperasiannya, 25 Agustus.
Sedangkan satu pasar lainnya, Pasar Pangkajene, diharapkan rampung dan segera diresmikan pemakaiannya, awal September 2008.

Rencananya, peresmian Pasar Tanru Tedong dan Pasar Rappang yang direnovasi sejak beberapa waktu lalu, ditandai dengan pengguntingan pita oleh Bupati Sidrap, A Ranggong, Senin (25/8).
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sidrap, Hasanuddin Syafiuddin,
Kamis (21/8), mengemukakan, dua pasar hasil renovasi ini sudah dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berbelanja kebutuhan menjelang bulan suci Ramadan.
“Sedangkan Pasar Pangkajene, paling lambat sudah rampung dan bisa difungsikan 1 September mendatang. Saat ini, pembangunannya sudah dalam tahap finishing,” katanya.
Renovasi ketiga pasar itu menelan anggaran yang totalnya Rp 48 miliar lebih. Rinciannya, Rp 43 miliar pinjaman Bank Dunia dan Rp 5 miliar dari APBD Sidrap.
Pasar Pangkajene menelan anggaran Rp 16 miliar, Pasar Rappang anggarannya Rp 17 miliar lebih, dan Pasar Tanrutedong sekitar Rp 15 miliar.

Advertisements

Stop Honorer Baru!

Wali Kota Parepare terbitkan edaran melarang adanya pengangkatan tenaga honorer baru. Larangan itu juga berlaku untuk penerimaan tenaga sosial (sukarela)
*Sesuai program pemerintah, tenaga honorer yang masuk data base BKN akan dihabiskan menjadi CPNS tahun 2009. Juli lalu, Komisi A DPRD Parepare temukan adanya tenaga sukarela yang diminta membayar jutaan rupiah dengan iming- iming jadi tenaga honorer

Penjabat Wali Kota Parepare, A Sulham Hasan, melarang kepala-kepala unit kerja di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare merekrut atau mengangkat lagi tenaga honorer baru.
Larangan wali kota itu tertuang dalam surat edaran melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Parepare Nomor 800-894-BKDD tertanggal 11 Agustus. Isinya, menegaskan agar setiap kepala unit kerja tidak lagi menerima atau mengangkat tenaga honorer baru.

Wali kota juga melarang pengangkatan tenaga sosial atau sukarela. Hal itu diungkapkan Kabag Humas Pemkot Parepare, Iwan Asaad, Minggu (24/8), melalui rilisnya.
Larangan itu mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang ditetapkan 16 November 2005.
“Sejak ditetapkannya peraturan pemerintah ini, semua pejabat pembina kepegawaian dan pejabat di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenisnya. Kecuali ditetapkan dengan peraturan pemerintah,” kata Iwan, mengutip penjelasan wali kota.
Sesuai program pemerintah, seluruh tenaga honorer yang sudah tercatat dalam data base Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan dituntaskan pengangkatannya menjadi CPNS tahun 2009.
Surat edaran wali kota tersebut sekaligus merupakan tindak lanjut dari surat Wakil Ketua DPRD Kota Parepare Nomor Sb.002/232/DPRD/07/2008 tanggal 28 Juli 2008 tentang adanya laporan pengangkatan tenaga honorer siluman di salah satu instansi setempat.

Temuan DPRD Parepare

KOMISI A DPRD Kota Parepare dan Wakil Ketua DPRD M Siradz A Sapada, Juli lalu, menerima laporan adanya pungutan dari salah satu unit kerja di lingkup Pemkot Parepare kepada tenaga sosial atau sukarela dengan iming-iming diangkat menjadi honorer.
Temuan ini terungkap dalam dengar pendapat yang difasilitasi komisi A dengan beberapa unit kerja, seperti Inspektorat Kota Parepare, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD), serta Bagian Pemerintahan Parepare, 8 Juli lalu.
Dalam dengar pendapat itu terungkap adanya tenaga sosial (sukarela) yang mengaku dimintai uang Rp 12 juta untuk dapat diangkat menjadi honorer.
Terungkap pula adanya tenaga sosial yang menyetor Rp 8 juta, juga dengan iming-iming diangkat menjadi honorer.


Stop Honorer Baru!

Wali Kota Parepare terbitkan edaran melarang adanya pengangkatan tenaga honorer baru. Larangan itu juga berlaku untuk penerimaan tenaga sosial (sukarela)
*Sesuai program pemerintah, tenaga honorer yang masuk data base BKN akan dihabiskan menjadi CPNS tahun 2009. Juli lalu, Komisi A DPRD Parepare temukan adanya tenaga sukarela yang diminta membayar jutaan rupiah dengan iming- iming jadi tenaga honorer

Penjabat Wali Kota Parepare, A Sulham Hasan, melarang kepala-kepala unit kerja di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare merekrut atau mengangkat lagi tenaga honorer baru.
Larangan wali kota itu tertuang dalam surat edaran melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Parepare Nomor 800-894-BKDD tertanggal 11 Agustus. Isinya, menegaskan agar setiap kepala unit kerja tidak lagi menerima atau mengangkat tenaga honorer baru.

Wali kota juga melarang pengangkatan tenaga sosial atau sukarela. Hal itu diungkapkan Kabag Humas Pemkot Parepare, Iwan Asaad, Minggu (24/8), melalui rilisnya.
Larangan itu mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang ditetapkan 16 November 2005.
“Sejak ditetapkannya peraturan pemerintah ini, semua pejabat pembina kepegawaian dan pejabat di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenisnya. Kecuali ditetapkan dengan peraturan pemerintah,” kata Iwan, mengutip penjelasan wali kota.
Sesuai program pemerintah, seluruh tenaga honorer yang sudah tercatat dalam data base Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan dituntaskan pengangkatannya menjadi CPNS tahun 2009.
Surat edaran wali kota tersebut sekaligus merupakan tindak lanjut dari surat Wakil Ketua DPRD Kota Parepare Nomor Sb.002/232/DPRD/07/2008 tanggal 28 Juli 2008 tentang adanya laporan pengangkatan tenaga honorer siluman di salah satu instansi setempat.

Temuan DPRD Parepare

KOMISI A DPRD Kota Parepare dan Wakil Ketua DPRD M Siradz A Sapada, Juli lalu, menerima laporan adanya pungutan dari salah satu unit kerja di lingkup Pemkot Parepare kepada tenaga sosial atau sukarela dengan iming-iming diangkat menjadi honorer.
Temuan ini terungkap dalam dengar pendapat yang difasilitasi komisi A dengan beberapa unit kerja, seperti Inspektorat Kota Parepare, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD), serta Bagian Pemerintahan Parepare, 8 Juli lalu.
Dalam dengar pendapat itu terungkap adanya tenaga sosial (sukarela) yang mengaku dimintai uang Rp 12 juta untuk dapat diangkat menjadi honorer.
Terungkap pula adanya tenaga sosial yang menyetor Rp 8 juta, juga dengan iming-iming diangkat menjadi honorer.