Stop Honorer Baru!


Wali Kota Parepare terbitkan edaran melarang adanya pengangkatan tenaga honorer baru. Larangan itu juga berlaku untuk penerimaan tenaga sosial (sukarela)
*Sesuai program pemerintah, tenaga honorer yang masuk data base BKN akan dihabiskan menjadi CPNS tahun 2009. Juli lalu, Komisi A DPRD Parepare temukan adanya tenaga sukarela yang diminta membayar jutaan rupiah dengan iming- iming jadi tenaga honorer

Penjabat Wali Kota Parepare, A Sulham Hasan, melarang kepala-kepala unit kerja di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare merekrut atau mengangkat lagi tenaga honorer baru.
Larangan wali kota itu tertuang dalam surat edaran melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Parepare Nomor 800-894-BKDD tertanggal 11 Agustus. Isinya, menegaskan agar setiap kepala unit kerja tidak lagi menerima atau mengangkat tenaga honorer baru.

Wali kota juga melarang pengangkatan tenaga sosial atau sukarela. Hal itu diungkapkan Kabag Humas Pemkot Parepare, Iwan Asaad, Minggu (24/8), melalui rilisnya.
Larangan itu mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang ditetapkan 16 November 2005.
“Sejak ditetapkannya peraturan pemerintah ini, semua pejabat pembina kepegawaian dan pejabat di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenisnya. Kecuali ditetapkan dengan peraturan pemerintah,” kata Iwan, mengutip penjelasan wali kota.
Sesuai program pemerintah, seluruh tenaga honorer yang sudah tercatat dalam data base Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan dituntaskan pengangkatannya menjadi CPNS tahun 2009.
Surat edaran wali kota tersebut sekaligus merupakan tindak lanjut dari surat Wakil Ketua DPRD Kota Parepare Nomor Sb.002/232/DPRD/07/2008 tanggal 28 Juli 2008 tentang adanya laporan pengangkatan tenaga honorer siluman di salah satu instansi setempat.

Temuan DPRD Parepare

KOMISI A DPRD Kota Parepare dan Wakil Ketua DPRD M Siradz A Sapada, Juli lalu, menerima laporan adanya pungutan dari salah satu unit kerja di lingkup Pemkot Parepare kepada tenaga sosial atau sukarela dengan iming-iming diangkat menjadi honorer.
Temuan ini terungkap dalam dengar pendapat yang difasilitasi komisi A dengan beberapa unit kerja, seperti Inspektorat Kota Parepare, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD), serta Bagian Pemerintahan Parepare, 8 Juli lalu.
Dalam dengar pendapat itu terungkap adanya tenaga sosial (sukarela) yang mengaku dimintai uang Rp 12 juta untuk dapat diangkat menjadi honorer.
Terungkap pula adanya tenaga sosial yang menyetor Rp 8 juta, juga dengan iming-iming diangkat menjadi honorer.

Advertisements

About Andio HP Saade

Blog ini kupersembahkan untuk semua saudara, teman, kerabat dan keluarga tentunya my bigboy is Bilal Andi Ramadhan View all posts by Andio HP Saade

You must be logged in to post a comment.

%d bloggers like this: