Daily Archives: June 25, 2009

Tribun-timur.com – Guru TK Dijambret, SK Ikut Melayang

Nasib sial menimpa guru TK TPA Al Furqan, Kota Parepare, Sumarni dan Sri Wahyuni. Mereka dijambret ketika berboncengan sepeda motor di Jl Mattirotasi, Parepare, Selasa (23/6) pagi.

Keduanya menceritakan, kejadiannya sekitar pukul 08.00 wita. Ketika itu, mereka sedang dalam perjalanan menuju sekolah tempat mengajar mereka di Jl Matahari, Parepare.
Hal ini terungkap saat Sumarni dan Sri Wahyuni “melaporkan” peristiwa yang menimpanya itu di kantor Radio Mesra FM Parepare.
Sumarni yang warga Lingkungan Pekka’e, Kelurahan Lumpue, menjadi korban dalam kejadian ini. Tasnya yang berisi uang dan sejumlah surat-surat penting dibawa kabur penjambret.
Dalam surat itu terdapat uang sekitar Rp 700 ribu, surat keputusan (SK) honorer, surat izin mengemudi (SIM), dan kartu tanda penduduk (KTP).
Sumarni mengemukakan, enggan melapor ke polisi karena tidak ingin prosesnya panjang dan merepotkan dirinya.
Korban berharap, kejadian yang menimpanya dapat disiarkan dan tasnya bisa kembali, termasuk surat-surat berharga, terutama SK honorer tersebut.
Menurutnya, sebelum kejadian, ada pengendara motor yang membuntuti mereka. Pengendara ini diduga sudah mengikuti mereka sejak dari Lumpue dan beraksi saat keadaan sunyi.

“Orangnya tiba-tiba muncul dari arah belakang dengan memakai jaket hitam dan helm yang menutupi wajahnya. Motor yang dipakai pelaku adalah Jupiter MX warna merah marun tanpa pelat nomor polisi,” terangnya.

Advertisements

Republika Online – Gowa Persoalkan Kasus Bupati Sidrap

Government Watch (GOWA) mendatangi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Selasa (26/5) untuk mengadukan tindakan aparat di Kabupaten Sidrap (Sidenreng-Rappang). Hal itu terkait dengan kasus kebohongan publik yang dilakukan Bupati Sidrap, Rusdi Masse karena menggunakan ijazah asli tapi palsu (aspal) sebagai syarat mengikuti Pilkada di Kabupaten Sidrap tahun 2008.

Government Watch menanyakan perkembangan penanganan kasus ijazah aspal yang dilakukan oleh Kompolnas. Kepolisian Resort Sidrap dinilai tidak serius dan terkesan keberatan dalam menangani kaasus tersebut. Terbukti dari laporan berkas acara pemeriksaan (BAP) yang diserahkan GOWA pada 22 November 2008, tidak pernah ditindaklanjuti.

“Kasus ini kami anggap serius karena dapat dipakai pejabat publik untuk mendapatkan kekuasaan, mengesampingkan aspek moralitas dan integritas yang dijunjung masyarakat. Kami memiliki data data-data yang cukup dan beberapa saksi yang menguatkan masalah ijazah,” ungkap MY Gunawan, seorang pegiat GOWA, Kamis (28/5).

Beberapa kelompok mengaku keberatan dan melakukan unjuk rasa karena kasus ini tidak ditangani dengan cepat oleh penegak hukum. “Kami akan terus melakukan langkah-langkah kepada pihak-pihak terkait agar permasalahan dapat segera diselesaikan dan duduk permasalahannya jelas sehingga masyarakat dapat tenang, ujar MY Gunawan.


Survei: Yudhoyono Turun Tipis, Kalla Merangkak Naik

Tempointeraktif.Com – Survei: Yudhoyono Turun Tipis, Kalla Merangkak Naik

Shared via AddThis


Horee…..Kapankah KPK Dibubarkan

Untuk sebagian orang, judul ini mengejutkan. Tapi bagi sebagian yang lain, itulah yang sangat dinantikan. Bahkan kalau bisa, lebih cepat lebih baik.

Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga super yang sengaja dilahirkan untuk memberantas korupsi yang merajalela, sedang dirundung masalah. Ketua KPK, Antasari Azhar, kini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, direktur sebuah perusahaan swasta, dan ditahan. Wakil Ketua Chandra Hamzah diperiksa kepolisian dalam kasus praktik penyadapan telepon yang diminta Antasari.

Selain itu, KPK terancam menjadi macan ompong karena sampai saat ini pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat belum juga membahas undang-undang pengadilan tindak pidana korupsi yang baru. Padahal sesuai dengan perintah MK, undang-undang tipikor baru harus sudah selesai Desember tahun ini.

Tiga tahun lalu Mahkamah Konstitusi memutuskan Pengadilan Tipikor tidak sah karena tidak diatur dalam undang-undang peradilan umum. Karena itu, Pengadilan Tipikor, bila tetap dipertahankan, harus memiliki payung hukum tersendiri.

Tetapi, sampai saat ini pemerintah dan DPR terlihat tidak serius membahas undang-undang tersebut. Padahal waktunya tinggal enam bulan. Beberapa calon presiden berjanji akan mengeluarkan perppu jika sampai akhir Desember undang-undang baru belum juga rampung.

Komisi Pemberantasan Korupsi memang dirancang untuk tidak selamanya ada. Lembaga ini bersifat sementara. Tetapi, apakah sudah waktunya KPK dibubarkan? Eh… nanti dulu.

Institusi atau gerakan antikorupsi di Indonesia umumnya mati muda. Tidak kuat menghadapi godaan dan tekanan. Padahal perang terhadap korupsi yang paling seru adalah perang melawan diri sendiri. Negara tidak kuat memerangi aparaturnya sendiri.

Suatu saat, entah kapan, KPK memang tidak boleh ada lagi. Tetapi, untuk itu dibutuhkan syarat yang amat ketat. Dan, bila meneropong lebih jujur terhadap situasi objektif komitmen negara terhadap pemerintahan yang bersih dan berwibawa, rupanya janganlah bermimpi untuk meniadakan KPK dalam waktu dekat.

Syarat yang sangat dibutuhkan adalah reformasi di tubuh kejaksaan dan kepolisian serta kehakiman. Selama tiga lembaga penegak hukum penting ini tidak memperlihatkan prestasi dan komitmen kuat terhadap penegakan hukum yang adil dan bersih, selama itu pula KPK perlu ada.

Harus jujur diakui yang namanya mafia peradilan itu masih bergentayangan di lingkungan kejaksaan, kepolisian, dan kehakiman. Semangat reformasi diri redup di tiga lembaga itu.

Adalah celaka besar bagi perang terhadap korupsi ketika kita buru-buru meniadakan KPK dalam situasi lembaga penegakan hukum konvensional yang redup dalam semangat penegakan hukum seperti saat ini. Karena itu, janganlah bernafsu membunuh KPK terlalu dini.

Namun, sirene bahaya patut pula diarahkan ke Kantor KPK. Badan ini memang lembaga super, tetapi manusianya tidaklah supersempurna. Ketika manusia-manusia di KPK mulai tergoda dalam rayuan kompromi terhadap pelaku korupsi, di saat itu KPK pun dalam bahaya.

Bila ada indikasi seperti itu, gantilah manusianya, tetapi jangan diberangus lembaganya. Tangkap tikusnya, tetapi jangan membakar lumbung.