Category Archives: Korupsi Ko Cess

Hasil Survey: DPR Lembaga Terkorup


Hasil Survey: DPR Lembaga TerkorupMetro TVOleh Metro TV News | Metro TV – Kam, 21 Apr 2011 06.46 WIB Email CetakMetrotvnews.com, Jakarta: Survei Kemitraan memperlihatkan, lembaga legislatif menempati urutan nomor satu sebagai lembaga terkorup dibandingkan lembaga yudikatif dan eksekutif. Hasil survei tersebut menyebutkan korupsi legislatif sebesar 78%, eksekutif 32% dan Yudikatif 70%.Survei yang dilakukan pada 2010 dengan metode targetted meminta pendapat orang tertentu yang berkompeten untuk menilai di lembaga masing-masing ini dilakukan di 27 provinsi di Indonesia.

Target responden adalah anggota parlemen, masyarakat, kalangan pemerintah, akademisi dan media massa. “Yang kami survei bukan orang sembarangan, tapi orang-orang yang memang tahu dan paham soal instansi yang disurvei,” ujar Spesialis Pendidikan dan Pelatihan Proyek Pengendalian Korupsi Indonesia Laode Syarif, Rabu 20/4.Menurut Laode, tingginya korupsi di lembaga tersebut disebabkan beberapa hal, antara lain, tidak ada program antikorupsi yang holistik.

Selain itu, tidak ada komitmen yang serius dari Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif untuk memperbaiki diri. Program antikorupsi yang dijalankan pemerintah pun, menurutnya, masih bersifat kasuistik dan tambal sulam.”Juga tidak ada target yang nyata dan terukur untuk memberantas korupsi hingga 2014.

Sementara hingga kini para pengambil keputusan di Legislatif, Eksekutif, Yudikatif banyak yang melakukan korupsi,” tegasnya.Karena itu, lanjut Laode, untuk menghindari masalah laten korupsi di tiga lembaga tersebut, seharusnya ke depan pemberantasan korupsi tidak hanya tertuju pada presekusi tapi juga pada pencegahan. Selain itu, harus ada sistem pencegahan dan penindakan yang terintegrasi antara lembaga penegak hukum Polisi, Jaksa, KPK, Pengadilan, Penjara.”Juga jangan lupa, para pengacara kadang harus juga disentuh agar mereformasi diri,” ujarnya.

via Hasil Survey: DPR Lembaga Terkorup – Yahoo! News.


Tempointeraktif.Com – Menanti Hari-hari Pengungkapan Century

Hanya selang 12 jam terpilihnya ketua Panitia Khusus Angket Century, Sri Mulyani terlihat datang ke rumah Suryadharma Ali di Widya Chandra, Sabtu (5/12) pagi tadi. Menteri Keuangan ini mengaku akan menyerahkan bahan-bahan soal Century kepada ketua Partai Persatuan Pembangunan

Meski isunya Sri Mulyani diperintahkan Presiden Yudhoyono mendatangi tokoh partai politik itu, namun Suryadharma buru-buru menepisnya. “Tidak, ini murni undangan saya, ujarnya.

Sementara Idrus Marham menang telak menjadi ketua Panitia Khusus Angket Century, Jum’at (4/12) malam. Ada 19 suara dari 30 suara yang ada memilih dia. Padahal beberapa jam sebelum pemilihan, suara sumbang memojokkan tokoh Golkar ini. Namun, beberapa pengamat meragukan kemampuan panitia ini untuk mengusut tuntas kasus Century.
Arbi Sanit, pengamat politik dari Universitas Indonesia, menilai terpilihnya politikus Partai Golkar, Idrus Marham, sebagai Ketua Panitia Khusus Angket Bank Century dapat memandulkan kerja panitia angket. “Ini seperti bayi yang lahir dalam keadaan lumpuh. Kerja panitia angket tak akan efektif,” kata Arbi saat dihubungi, Sabtu (5/12).

Arbi beralasan, Partai Golkar telah membuat kontrak politik sebagai partai pendukung pemerintah. “Partai terikat kontrak. Meski berbeda pendapat tapi tak akan berbeda sikap,” ujarnya.

Sementara Koordinator ICW Danang Widoyoko mengatakan keberadaan pansus Century sesungguhnya tidak jelas tujuannya sehingga tidak diperlukan. Danang memilih masalah Century diselesaikan Komisi Pemberantasan Korupsi. “Mari kita dorong KPK untuk menuntaskan kasus ini,” katanya.

Dia mengatakan, pengusutan kasus dana talangan Bank Century Rp 6,7 triliun harus dilakukan dengan mekanisme hukum, bukan dengan cara-cara politik. Pembentukan pansus, kata dia, hanya akan menjadi alat tawar-menawar politik di antara sesama partai politik. Indikasinya, lanjut dia, sudah bisa dilihat dari inkonsistensi Dewan. Saat rapat kerja dengan kepolisian, kata Danang, Komisi III sibuk memuji-muji pihak kepolisian dan mengambil sikap yang berbeda dengan harapan mayoritas masyarakat.


Republika Online – Gowa Persoalkan Kasus Bupati Sidrap

Government Watch (GOWA) mendatangi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Selasa (26/5) untuk mengadukan tindakan aparat di Kabupaten Sidrap (Sidenreng-Rappang). Hal itu terkait dengan kasus kebohongan publik yang dilakukan Bupati Sidrap, Rusdi Masse karena menggunakan ijazah asli tapi palsu (aspal) sebagai syarat mengikuti Pilkada di Kabupaten Sidrap tahun 2008.

Government Watch menanyakan perkembangan penanganan kasus ijazah aspal yang dilakukan oleh Kompolnas. Kepolisian Resort Sidrap dinilai tidak serius dan terkesan keberatan dalam menangani kaasus tersebut. Terbukti dari laporan berkas acara pemeriksaan (BAP) yang diserahkan GOWA pada 22 November 2008, tidak pernah ditindaklanjuti.

“Kasus ini kami anggap serius karena dapat dipakai pejabat publik untuk mendapatkan kekuasaan, mengesampingkan aspek moralitas dan integritas yang dijunjung masyarakat. Kami memiliki data data-data yang cukup dan beberapa saksi yang menguatkan masalah ijazah,” ungkap MY Gunawan, seorang pegiat GOWA, Kamis (28/5).

Beberapa kelompok mengaku keberatan dan melakukan unjuk rasa karena kasus ini tidak ditangani dengan cepat oleh penegak hukum. “Kami akan terus melakukan langkah-langkah kepada pihak-pihak terkait agar permasalahan dapat segera diselesaikan dan duduk permasalahannya jelas sehingga masyarakat dapat tenang, ujar MY Gunawan.


KPK, Slank Ready to Rock Corruption

Tema: The Family Entertainments

JOINING FORCES: The chairman of the Corruption Eradication Commission,
Antasari Azhar (third left), poses with (left to right) Ivan, Ridho,
Abdee, Bimbim and Kaka from the band Slank. Antasari visited the band
in Gang Potlot, South Jakarta, on Wednesday to show his appreciation
for their anti-corruption campaign. (JP/P.J. Leo)
1. Many even questioned, “Antasari, who?”
But one month after Antasari Azhar was elected as KPK chairman in
December 2007, accompanied by four other unknown personalities who
were appointed as commissioners, the media criticized the anti-graft
body and dismissed it as a mere joke.
Anti-graft activists all over Indonesia slammed members of the House
of Representatives, especially those from major parties, who the
activists said had conspired to pave the way for Antasari to lead the
most powerful law enforcement body. The media and activists joined
forces to undermine the credibility of the commissioners, especially
in underlining Antasari’s questionable track record.
They pointed to allegations of how Antasari, for instance, had failed
to execute 32 West Sumatra councilors who were found guilty by the
Supreme Court when he was the province’s chief prosecutor.
2. Can a rock band help a country fight graft?
Ask Slank and the Corruption Eradication Commission (KPK). KPK
chairman Antasari Azhar visited the band on Wednesday, despite earlier
threats by the House of Representatives to sue Slank for their
allegedly inflammatory lyrics. “The KPK and Slank are like fish and
water, we cannot be separated because our vision and mission are the
same: to combat corruption,” Antasari said at the group’s office
located in Potlot Alley in South Jakarta.
During the meeting, Slank signed and presented Antasari with a poster
showing him hoisting a corruptor by the hair while the man pleads to
be released, saying, “I love Slankers too, peace.” In the background
of the poster, a boy is singing the song that got lawmakers so upset,
“Gossip Jalanan” (Street Gossip), with its lyrics: “Want to know the
mafia in Senayan?/ Who draw up laws?/ Draft bills for bucks.” Antasari
then signed another copy of the poster and presented it to the band.
“The KPK and Slank, we’re true friends. When one of us is down, the
other one is ready to come to the rescue,” Slank’s drummer, Bimbim,
said. Last week the deputy head of the House’s disciplinary committee,
Gayus Lumbuun, threatened to sue Slank for the lyrics to “Gossip
Jalanan”, which he deemed “hurtful” to the institution.
Talk of a lawsuit quickly disappeared when the KPK arrested lawmaker
Al Amin Nasution on April 16 for allegedly accepting a bribe. Antasari
said his visit had no connection to the dispute between Slank and the
House. He said he was there simply to strengthen ties. “We, the KPK,
fight corruption using the law and the methods that we have, while
Slank fights with their moral messages and their art, writing songs
and playing them,” he said. Slank said the threat of a lawsuit would
not silence them.
“As usual, we just take these comments as they come. Besides, in this
era of democracy, they have the right to voice their opinion,” Bimbim
said to the applause of hundreds of Slank fans, or Slankers. Antasari
also presented Slank with a certificate of appreciation for their
efforts in fighting corruption. Slank visited the KPK building last
month, presenting commission officials with a CD titled Slank
Antikorupsi, which is a compilation of corruption-themed songs from
Slank’s earlier albums.
After the presentation of the certificate, Slank played three songs,
including “Gossip Jalanan” and the Slankers’ theme song mixed with
snatches of “Maju Tak Gentar” (Move on without fear), an old patriotic
tune.
With accompaniment by Slank, Antasari sang “Juwita Malam” (Evening
Juliet) to the cheers and laughter of Slankers and reporters.
Responding to a comment from a reporter that he had a nice voice,
Antasari said, “I’m training for a post-retirement job.”
Sumber: http://www.thejakartapost.com/news/2008/04/17/kpk-slank-ready-rock-corruption.html


suliandio7.blogspot.com